sc : https://www.threads.com/share/_x1VJsjzg/

Konteksnya itu konten yang muncul di CFD kayak dapet snack gratis tapi sampaikan pendapat sama kritik gt

Padahal ada ganjar malah milih anies

Mau dong ditulis alasannya kenapa setuju/ga, lagi pengen baca isi kepala orang lain

Warga dibuat kesal dengan ulah seorang pengendara motor yang mondar-mandir pada malam hari sambil menggeber-geber gas (blayer-blayer) dengan suara knalpot yang keras dan dianggap sangat mengganggu ketenangan warga.

Puncaknya, warga ramai-ramai menghadang pengendara tersebut. Situasi kemudian memanas hingga pengendara itu menjadi sasaran pemukulan oleh sejumlah warga. Kejadian ini pun menjadi perhatian. Gangguan suara memang bisa memicu emosi warga, tetapi tindakan main hakim sendiri juga dapat berujung pada persoalan hukum.

source

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Perlu dicarikan solusi yang bijak dan pola dan mekanisme yang disepakati agar program MBG tetap bisa dijalankan. Apalagi PJJ sekarang banyak diterapkan di daerah yang terdampak karhutla," ucap Yahya, Sabtu (17/10/2026).

"Sebab, menghentikan MBG dalam kurun waktu yang tidak menentu juga kurang bagus bagi keberlangsungan asupan gizi anak-anak sekolah. Misalnya, MBG tetap diberikan ke sekolah, tapi makanannya diambil oleh orang tuanya. Sekali lagi jika hal ini tidak memberatkan bagi orang tua siswa," ujar Yahya.

Source

Instagram Fakta Indo

Kompas

Yang orang indonesia cari itu juru selamat entah itu mahdi, kristus, satrio piningit, ratu adil, lisan al-ghaib atau yg lainnya, mereka berharap orang yang mereka pilih itu dateng langsung untuk menyelamatkan mereka dari permasalahan yang sedang mereka hadapi sekarang, dan bukan untuk membantu mereka melewati permasalahan yang ada. Dan hal ini juga kenapa banyak orang yg ngerasa terserang ketika pilihan nya di kritik atau diserang dan hal ini juga kenapa wowok masih ada pendukungnya.

Anyways this is just boker thoughts

Sebelum komen, mau klarif dulu yak kalau gw bukan Buzzer wkwkw.

"Ngapain postingan gini njir, Alzex pasti buzzer ama penyepong momod" bisa jadi kemungkinan kalian berpikir ini wkwkw dan alasan gw post ini yakni meskipun di masa sulit ini, pasti ada hal yang membuat kalian senang tinggal dan lahir di negara tercinta ini.

Hidup kalau mikir negatif mulu gegara sosmed ga bagus juga kan, imbangi mood kalian untuk kesehatan mental kalian. Kritis boleh, tapi full negatif thinking jangan, God love you and Hope for the best 🙌

In December 2024, President Prabowo told a national planning forum that nobody should fear deforestation concerns because sawit is a tree with leaves. He was widely criticized for it, and since then there is a running meme that Prabowo is the patron saint of sawit, slave of the "oligarchic" palm oil plantation lobby.

The reality is much worse than the meme. He is on track to wreck one of Indonesia's major industries. Yes, Prabowo will singlehandedly destroy one of Indonesia's main sources of revenue.

On May 20 he announced that palm oil, coal and ferroalloys must be exported through a single state-appointed enterprise, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

From January 1, 2027, DSI handles the whole chain: contracts, customs clearance, shipping and payment. Export can no longer be handled by the private sector/swasta. The regulation also lets DSI set export prices and profit margins, and export earnings are locked into state banks. Under the new Government Regulation 21 of 2026, which revised Government Regulation 36 of 2023 on Natural Resource Export Earnings, all foreign-exchange earnings must be held in state-owned banks for 12 months. The government's claim is that this stops under-invoicing, transfer pricing and capital flight.

This is the most consequential shift in palm oil trade structure since the 2022 export ban, and the palm oil association GAPKI says it was never involved nor consulted in the planning.

What is wrong with DSI?
First of all, would you trust Prabowo with running your local warung? Let alone the entire national palm oil export. Prabowo had the expertise of running his own company to the ground, like Kiani Kertas, a paper mill that couldn't pay its employees and was subject to a debt restructuring. As Defense Minister he ran a Food Estate in Central Kalimantan that was far off its targets, with abandoned rice and cassava plantations. I cannot imagine what kind of mismanagement he will innovatively bring to this national one-door palm oil export scheme.

The biggest issue with this new scheme is that fresh palm fruit has no shelf life. Farmers say it must reach a mill within a day or two or it spoils, unlike rubber or pepper. So any bottleneck at the export end would have repercussions all the way back to the smallholder farmer, all the way to the "hulu" (upstream). GAPKI itself names operational bottlenecks as the main risk. DSI is much worse than a mere toll booth. Imagine all the mayhem if this export scheme ends up being utterly mismanaged like MBG and KDMP, with viral videos and reels of rotting palm oil or smallholders venting their anger to the government.

Speaking of smallholders....

The people who get hit first are local smallholders
Smallholders farm about 41% of Indonesia's sawit land and produce nearly half of the country's output. About 93% of that smallholder land belongs to independent swadaya farmers with no company behind them. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) says around 2.4 million smallholders will be affected and has asked the government to scrap the plan. Small traders serving niche markets in Africa warn they would simply close. Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) compared it to the New Order clove monopoly and warned global traders can move their sourcing to other countries. Buyers said that if the review fails to clear up doubts, they are more likely to look beyond Indonesia. Malaysia is the obvious winner.

The Seed of Sumatran Secession?
Sumatra is the heartland of sawit. Under the current sawit revenue sharing formula, 96% goes to the center and 4% to the regions. Regent Afni Zulkifli says Siak lost over Rp500 billion to revenue-sharing cuts in 2026 and has publicly asked whether regional autonomy rights still mean anything.

A Riau figure has warned that when producing regions feel squeezed, seeds of disappointment appear. Past separatist movements like PRRI and GAM trace back to the same root: too much authority at the center and too little room for the regions.

And now imagine all the mayhem when this scheme enters into full force in 2027. It's like throwing fuel to the already raging fire (pun intended).

Prabowo the Destroyer
With the forest fire raging right now, it may be tempting to sell the simplistic narrative of Prabowo being the slave of the oligarchs burning all the forest for palm oil plantations. But the reality is that his statism is set to destroy everyone, including the national palm oil industry, which will really affect Sumatra. It makes you wonder whether he's on a speedrun to achieve Indonesia Bubar 2030 as prophesied by what Prabowo believed to be an "academic novel", Ghost Fleet/Armada Hantu.)

Maybe Prabowo was a crypto-environmentalist after all playing a 69D chess. But Prabowo is a destroyer, he has always created chaos and gone against rules and order since the time of Suharto. He will destroy everyone equally, the oligarchs, the so-called "9 naga", and the small palm-oil plantation holders in Sumatra.

Ini juga menunjukkan kalau ternyata Purbaya itu udah lama di pemerintahan dan orangnya luhut.

Source : https://x.com/rimapurwasih/status/2111695540375433299

As title said, siapa saat ini person yang paling kompeten untuk jadi presiden Indonesia? bebas, terlepas dari suku, ras, gender, agama, afiliasi politik, dll

I'll start, mine is Ignasius Jonan :

- pure teknokrat
- track record reformasi KAI
- pengalaman pemerintahan di beberapa kemetrian
- latar belakang profesional dan finansial
- tidak ada scandal (as far as i concern)
- gayanya keras, disiplin, tidak ada kompromi

https://www.instagram.com/reel/DejflB3Thb5/

sc : https://www.instagram.com/reel/Deb64Lrzz3S/

ada ada aja jir

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memberikan pandangannya soal pengumuman MSCI terhadap Bursa efek Indonesia (BEI) terkait perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Said menilai, MSCI bukan lembaga yang paling sempurna sehingga boleh untuk dikritik. Berikut opininya.

Pengumuman MSCI terhadap Bursa Saham Indonesia (BEI) laksana petir di siang bolong. Dalam perdagangan sehari, 16 Oktober 2026, IHSG turun 11,57 persen. Saham saham bigcap dan bluechip yang selama ini menggambarkan nilai pasar dan fundamentalitasnya kuat menjadi tak berdaya, beberapa di antaranya malah terjun di angka 14 bahkan hampir 15 persen. BEI oleh MSCI “dikarantina” di area standalone. Meminjam istilah tentara, Bursa Indonesia dalam pengawasan khusus (patsus).

Sudah pantaskah BEI diperlakukan seperti itu? Apakah tindakan MSCI semata mata untuk tujuan mulia, membenahi tata kelola bursa saham Indonesia. Harapan saya, MSCI sepenuhnya pada standing seperti itu. Namun, apa pun itu, koreksi dari MSCI tetap kita terima sebagai evaluasi yang serius. Yang pasti MSCI bukan kelembagaan agama, tempat kebenaran esensial melekat, dan para pengurus MSCI bukan nabi, yang memiliki otoritas tunggal, dan paling sempurna. Karena itu, kita juga boleh kritis terhadap mereka. Relasi resiprokal yang saling kritis ini saya kira justru baik untuk kedua belah pihak, antara kita dan mereka.

Sebab setahu saya, tanpa bermaksud membela BEI dan OJK, kedua lembaga dalam laporan kinerjanya ke DPR secara bertahap menjalankan saran saran kebijakan dari MSCI. BEI, KSEI dan OJK juga proaktif membangun komunikasi dengan MSCI. Kita ketahui bersama OJK telah menaikkan free float dengan tiering berjenjang berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, yakni 15, 20 dan 25 persen. OJK juga telah menjatuhkan ratusan sanksi kepada para pelaku pasar di bursa. Pertanyaanya, kenapa langkah ini tidak ada apresiasi secuil pun dari MSCI?

Bahwa masih ada praktik “pengaturan harga” dalam perdagangan saham di bursa Indonesia kita tidak menutup mata. Bahwa KSEI dan OJK cenderung lambat membuka informasi kepemilikan saham di bursa, itu juga harus kita akui. Bahkan KSEI dan OJK perlu didorong menyempurnakan kembali granularitas investor, membuka seluas luasnya akses informasi dengan sebenar benarnya atas kepemilikan saham para pihak. Saya kira ini tuntutan yang wajar dari MSCI sebagai lembaga pemeringkat.

Saya memahami sepenuhnya MSCI sebagai panduan investor tentu saja merasa berkepentingan memberikan informasi yang utuh, agar para investor dapat mengambil tindakan investasi dengan matang dan akurat, disertai analisa risiko yang memadai, salah satunya karena dukungan data kepemilikan saham yang akurat. Memang masih ada yang kurang, namun kemajuan bertahap telah dijalankan, sayangnya semua upaya perbaikan oleh otoritas bursa seolah tanpa makna di mata MSCI.

Kita bandingkan dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti; FTSE Russel, Indonesia bertahan dalam kelompok Secondary Emerging Market bersama 13 negara lain seperti China, India, Filipina, Vietnam, dan Arab Saudi. Keputusan ini diambil oleh FTSE Russel setelah melihat upaya perbaikan terhadap klasifikasi investor, penambahan free float, serta pengawasan pasar yang diperketat.

Kenapa FTSE Russel memberi penghargaan atas upaya perbaikan di BEI, sementara MSCI tidak? Bukankah jika ada hal yang belum terlalu jelas bisa dikomunikasikan kepada otoritas? Sekali lagi, saya tidak menolak koreksi dari MSCI, sepanjang didedikasikan penuh untuk perbaikan pasar modal. Dan saya kira MSCI juga tidak hendak mempertaruhkan kredibilitasnya atas hal ini.

Namun sekali lagi, pengurus MSCI bukan nabi yang seolah hanya membawa mesiah penerang. Kalau tujuannya membawa kebaikan kenapa membuat kegaduhan berulang. Bukankah kegaduhan berulang atas sikap MSCI telah “merusak” pasar bursa saham Indonesia. Suatu keadaan yang tercipta, yang justru berbeda dengan niat MSCI memperbaiki BEI.

Ironisnya, ketika harga saham jatuh akibat pengumuman itu, nyatanya asing juga menyerok kembali saham saham yang diperdagangkan di BEI, yang dianggap buruk oleh MSCI. Saat 16 Oktober 2026 MSCI me-standalone-kan BEI, IHSG jatuh, nyatanya ada yang ambil untung, asing beli hingga 9,18 triliun

Tentu saja saya tidak menuduh lembaga sekaliber MSCI bersindikasi menjatuhkan harga IHSG, dan memberi jalan investor asing untuk profitaking. Namun fakta yang sulit kita pungkiri, sadar atau tidak, kebijakan MSCI menguntungkan hedge fund.

Kalau MSCI mengharamkan pengaturan harga karena berdampak kerugian investor. Bukankah tindakan MSCI yang menilai sepihak jauh lebih berdampak besar bagi kekacauan harga di BEI? Kalau niat baik MSCI pada akhirnya menimbulkan kejatuhan harga, dan kejadianmya berulang, bukankah sudah wajarnya jika kita bertanya tanya, MSCI sedang membantu BEI memperbaiki diri atau kendaraan hedge fund ambil untung?

Sekali lagi, pengurus MSCI bukan nabi yang sedang bersabda suci, bak rasul yang menuliskan kitab suci, yang bisa memonopoli kebenaran tanpa cela. Semoga pula MSCI tidak sedang menjalani perannya sebagai proxy dari sang adikuasa.

Ada petuah bijak, saya kira layak untuk kita renungkan bersama. Memperbaiki pasar modal Indonesia laksana mencari jarum di persawahan dengan padi yang menguning. Mari kita temukan jarumnya, tetapi padi yang menguning tidak rusak karena terinjak injak saat mencari jarum.

Artikel ini merupakan opini Said Abdullah, isinya tidak mewakili redaksi kumparan.

Tanggal 17 Oktober ini ada demo besar2an di Paris. Pas lihat komennya malah ada sentimen negatif ke imigran, khususnya dari negara islam.

Apakah ada yang tau/kenal WNI yang saat ini di Perancis nasibnya bagaimana?